Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Kamis, 27 Desember 2018

Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

 

(1) Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan untuk urusan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Wilayah yang meliputi wilayah :

a. Kabupaten Langkat

b. Kota Binjai

c. Kota Medan

d. Kabupaten Deli Serdang

e. Kabupaten Serdang Bedagai

f. Kota Tebing Tinggi

g. Kabupaten Batu Bara

h. Kabupaten Asahan

i. Kota Tanjung Balai

j. Kabupaten Labuhanbatu Utara

k. Kabupaten Labuhanbatu

l. Kabupaten Labuhanbatu Selatan

m. Kabupaten Padang Lawas Utara

n. Kabupaten Padang Lawas

o. Kota Padangsidimpuan

p. Kabupaten Tapanuli Selatan

q. Kabupaten Mandailing Natal

r. Kabupaten Humbang Hasundutan

s. Kabupaten Tapanuli Utara

t. Kabupaten Toba Samosir

u. Kabupaten Samosir

v. Kabupaten Tapanuli Tengah

w. Kota Sibolga

x. Kota Gunungsitoli

y. Kabupaten Nias

z. Kabupaten Nias Selatan

aa. Kabupaten Nias Utara

bb. Kabupaten Nias Barat

cc. Kabupaten Simalungun

dd. Pematangsiantar

ee. Kabupaten Karo

ff. Kabupaten Dairi

gg. Kabupaten Pakpak Bharat

 

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala Bidang Bina Keuangan Kabupaten/kota penyelenggaraan fungsi menyelenggarakan fungsi:

a. Menyelenggarakan pergelaran keuangan daerah terhadap 33(tiga puluh tiga)Pemerintah Kabupaten/kota;

b. Evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/atau pengesahan Ranpekada Kabupaten/Kota tentang APBD terhadap 33 (tiga puluh tiga)

c. Evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/ atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/ Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terhadap 33 ( tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota;

d. Fasilitas kebutuhan Pemerintah Pusat Terhadap data Keuangan daerah 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota

e. Fasilitas penyebarluasan informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah terbagi 33 ( tiga puluh tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota;

f. Menjelaskan hal-hal terkait Konsultasi dan Koordinasi kepada 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota;

g. Perangkat Gubernur Sumatera Utara dalam Pengenaan sanksi administrasi kepada 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota atas pelanggaran di bidang pengelolaan Keuangan Daerah;

h. Penyelenggaraan Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya,sesuai standar yang ditetapkan;

i. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Badan. Sesuai bidang Fungsinya:

(3)  Untuk Melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota Mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan tugas pembinaan pengelolaan keuangan daerah terhadap 33 (tiga          puluh tiga) Pemerintah Kabupaten/Kota;

b. Melaksanakan proses evaluasi Ranperda dan Ranperdakada dan/ atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/Kota tentang APBD dan Perubahan APBD terhadap 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota;

c. Melaksanakan proses evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terhadap 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota;

d. Memfasilitasi kebutuhan Pemerintah Pusat terhadap data keuangan daerah 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota;

e. Memfasilitasi penyebarluasan informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah bagi 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota;

f. Menerima dan memberikan penjelasan terkait konsultasi dan Koordinasi Kepada 33 (tiga puluh tiga) DPRD Kabupaten/ Kota;

g. Merupakan Perangkat Gubernur Sumatera Utara dalam pengenaan sanksi administratif kepada 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota atas pelanggaran di bidang ppengelolaan keuangan daerah;

h. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bidang Bina Keuangan daerah;

i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengelola keuangan daerah;j.

j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengelola keuangan daerah.

(4) Untuk Melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tygasnya dibantu oleh :

a. Sub Bidang Bina Keuangan I;

b. Sub Bidang Bina Keuangan II;

c. Sub Bidang Bina Keuangan III;

 

-

-

-

More Berita

Subscribe

Far far away, behind the word mountains, far from the countries

LOGIN close