Aset Gedung dan Bangunan

Kamis, 27 Desember 2018

Aset Gedung dan Bangunan

PENGGUNAAN  

Barang Milik Daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Penetapan status penggunaan gedung atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa gedung dan bangunan tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang atau kuasa pengguna barang.

Pengguna barang atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan gedung atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna/ kuasa pengguna kepada gubernur melalui pengelola.

Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan gedung atau bangunan meliputi hal sebagai berikut :

a. Ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah / pemerintah lainnya.

b. Dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang milik daerah.

c. Dipindahtangankan .

Pengguna barang milik daerah yang tidak menyerahkan gedung atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi SKPD bersangkutan kepada gubernur dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan gedung atau bangunan.

 

SEWA

Penyewaan gedung atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari gubernur . Penyewaan gedung atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola. Jangka waktu penyewaan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa yang memuat :

a. Pihak-pihak yang terkait dalam penyewaan .

b. Jenis, luas dan jangka waktu .

c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan .

d. Persyaratan lain yang dianggap perlu .

Penempatan besaran tarif sewa barang milik daerah ditetapkan oleh gubernur dan hasil penerimaan sewa dan retribusi disetorkan ke kas daerah .

 

PINJAM PAKAI

Gedung atau bangunan dapat dipinjam pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah daerah . Pinjam pakai dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah . Pinjam pakai dilaksanakan oleh pengelola setlah mendapat persetujuan gubernur  .

Barang yang dipinjam pakaikan tidak merubah status hukum / status kepemilikannya. Pinjam pakai ditetapkan dengan surat perjanjian pinjam pakai setelah mendapat persetujuan gubernur dan penyerahannya dituangkan dalam berita acara. Jangka waktu pinjam paling lama 2 (dua) tahun.

Pelaksanaan pinjam pakai berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai yang memuat :

a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian .

b. Jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan .

c. Jangka waktu pinjaman .

d. Tanggung jawab peminjaman atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman .

e. Persyaratan lain yang dianggap perlu .

 

KERJASAMA PEMANFAATAN

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dalam rangka :

a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah .

b. Meningkatkan penerimaan daerah .

Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur. Mitra kerjasama pemanfaatan melalui tender / lelang yang mengikutsertakan sekurangnya 5 (lima) peserta / peminat kecuali penggunaan barang daerah bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung .

Mitra kerjasama membayar kontribusi tetap serta pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian. Besar kontribusi dan pembagian keuntungan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh gubernur .

Selama waktu pengoperasian, mitra kerjasama dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang .

-

-

-

More Berita

Opini WTP Atas Laporan Keuangan

Kamis, 05 September 2019

OPINI WTP ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan Berdasarkan

Selengkapnya .....

PAPARAN BPKAD PROVSU MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Rabu, 21 Agustus 2019

Paparan BPKAD Provsu Pada Acara Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Oleh Komisi Informas

Selengkapnya .....

PENGAMANAN PENERTIBAN BMD

Kamis, 04 Juli 2019

Dalam Rangka Pengamanan Penertiban BMD maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu Meng

Selengkapnya .....

BIMTEK

Senin, 01 Juli 2019

DALAM RANGKA PENINGKATAN PEMAHAMAN AKAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN  DAERAH BAGI PAR

Selengkapnya .....

RAPAT SKPD

Jumat, 28 Juni 2019

Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi OPD Sangat dibutuhkan Sarana dan Prasarana Sebagai Pendukung Terlaksananya TUgas dan

Selengkapnya .....

SOSIALISASI PAJAK PPN DAN PPH PASAL 22,23,FINAL PASAL 4 AYAT 2 SERTA CMS KORPORASI (CMS NON KASDA)

Kamis, 16 Mei 2019

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMAHAMAN TENTANG SOSIALISASI PAJAK PPN DAN PPH PASAL 22,23,FINAL PASAL 4 AYAT 2 SERTA CMS KORPORASI (C

Selengkapnya .....

SOSIALISASI SISTEM DAN PROSEDUR TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Selasa, 16 April 2019

Sosialisasi Sistem dan Prosedur Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Pejabat Penatausahaan Keu

Selengkapnya .....

Subscribe

Far far away, behind the word mountains, far from the countries

LOGIN close