VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.  V I S I

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu.

Bertitik tolak dari tugas, fungsi dan tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dalam penyelenggaraan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian administrasi perbendaharaan dan kas daerah, anggaran, akuntansi dan aset serta anggaran keuangan daerah Kabupaten/Kota, sekaligus merupakan identitas masa depan, artikulasi citra, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan yang realistic dan kredibel serta menjadi budaya organisasi.

Selaras dengan itu, maka visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu adalah :

     Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Professional, Akuntabel dan Transparan, Berbasis Teknologi Informasi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan asumsi dan persepsi yang berbeda, perlu dijelaskan hakekat yang terkandung dalam visi dimaksud  sebagai berikut :

• Terwujudnya : Cita-cita yang ingin dicapai dan sifatnya selalu mengarah yang Lebih Baik

• Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : Penatausahaan keuangan dan aset daerah dari  perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
• Profesional : mengacu pada peningkatan kwalitas terhadap proses dan hasil kerja yang optimal yang menjunjung tinggi etika dan integritas
• Akuntabel : Dapat dipertanggungjawakan, harus mencapai sasaran dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
• Transparan : Keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi
• Berbasis Teknologi Informasi : Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi.
• Ketentuan yang berlaku : Melaksanakan tugas dengan  mengacu pada peraturan dan perundang-undangan.

4.2.  M I S I

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik. Dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program-program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk merealisasikan visi dan memberikan kebijakan tentang tujuan yang akan diwujudkan, serta untuk memberikan focus terhadap program yang akan dilaksanakan serta memantapkan etos kerja, maka misi Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provsu adalah : 

1. Meningkatkan kemampuan profesionalisme disiplin aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, disiplin anggaran, akuntabilaitas dan transparansi pengelolaan        keuangan dan aset daerah.
3. Mewujudkan system pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi.

4.3.  TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 2 tahun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu agar dapat secara cepat, tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu 1 – 2  tahun kedepan.

Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga  akan memungkinkan Badan Pengelolaan keuangan dan aset Daerah Provsu untuk mengukur sejauh mana vivi misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi  di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indicator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya aparatur yang profesiona; dan kompeten.
2. Terlaksananya disiplin anggaran dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung dengan pengelolaan keuangan dan aset berbasis teknologi informasi.
3. Mampu menyejikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, terukur, tepat waktu, dan berpedoman penuh pada ketentuan yang berlaku.

4.4      SASARAN  

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka wsaktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan untuk memberikan focus pada penyusunan program dan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan focus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasi organisasi yang akan dilaksanakan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Biro Keuangan Setdaprovsu adalah:

1. Terciptanya administrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efesien dan akuntabel.
2. Meningkatkan disiplin dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan.
3. Tersedianya sumber daya aparatur yang handal dan kompeten.
4. Tersedianya standar operasional dan prosedur masing-masing bagian serta adanya standar pelayanan minimal untuk meningkatkan pelayanan.
5. Tersedianya Analisa Standar Belanja sebagai acuan dalam penganggaran belanja daerah.
6. Tersedianya Laporan Keuangan Pemda yang akuntabel, transparan dan tepat waktu berbasis teknologi informasi.

4.5.     STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk kepentingan keterarahan merealisasi visi misi dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada peratran yang berlaku  maka strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dibidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas pengenggara berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, pengenggaran terpadu dan pengenggaran berdasarkan prestasi kerja.
3. Meningkatkan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Meningkatkan proses penyusunan anggaran dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis teknologi informasi.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikn pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan peterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2017-2018 adalah sebagai berikut;

1. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai jadwal.
2. Penerapan penyusunan pengenggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, anlisa standar belanja dan standar satuan harga.
3. Optimalisasi penggunan teknologi informasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
4. Penerapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai jadwal dan standar Akuntansi Pemerintah.